LULOPEDIA.ID: Di ruang aula sebuah restoran sederhana di jantung Kota Kendari, Sabtu sore 14 Juni 2025, tidak ada tepuk tangan meriah. Tidak pula sambutan berlebihan. Tapi suasana terasa serius. Di sana, Jurnal Survei Independen (JSI) Sultra merilis temuannya: evaluasi kinerja 100 hari kerja Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka dan Wakilnya Hugua.
Tiga bulan lebih sudah pasangan ini memimpin. Mereka terpilih lewat gelombang antusiasme publik pada Pilgub 2024. Janji mereka bukan main: 39 program prioritas dalam 100 hari. Sebuah lompatan besar yang menjanjikan perubahan cepat. Tapi, bagaimana persepsi masyarakat Sultra atas itu semua?
“Secara umum cukup baik. Tapi tidak semua orang tahu apa yang sedang dilakukan pemerintah,” ujar Dr. Sumadi Dila, Direktur JSI Sultra sekaligus akademisi yang membidani kelahiran survei ini. Ia menegaskan bahwa survei ini bersifat independen, dibiayai dari kantong sendiri tanpa afiliasi politik atau ekonomi.
Dari 1.200 responden yang diwawancarai di 222 kecamatan di seluruh 17 kabupaten/kota, skor rata-rata persepsi publik terhadap kinerja 100 hari gubernur berada di angka 77,45 dari skala 100. Angka ini termasuk kategori “cukup baik”, merujuk pada standar Permen PAN-RB No. 14 Tahun 2017 tentang survei kepuasan masyarakat.

Namun di balik angka itu, tersembunyi fakta yang lebih mencemaskan: 76,43 persen responden menyatakan pengetahuannya minim terhadap isi program yang dijalankan. Bahkan, hanya 8% yang benar-benar merasa sangat mengetahui 39 program prioritas tersebut.
Dari sembilan indikator yang diukur, transparansi dan partisipasi publik memperoleh skor tertinggi: 78,14. Warga merasa pemerintah cukup terbuka dan mulai mendengar. Tapi itu tidak cukup.
Faktanya, mayoritas informasi tentang program 100 hari justru tersebar dari media sosial masyarakat, bukan dari kanal resmi pemerintah. Ini menjadikan pesan yang diterima cenderung bias, tidak akurat, dan mudah disalahartikan. Saluran komunikasi resmi tampaknya kalah cepat atau kalah ramai dibanding WhatsApp group dan potongan video viral TikTok.
Survei juga mencatat bahwa sekitar 71% warga menyatakan perlu evaluasi ulang terhadap keseluruhan program, terutama dalam aspek sosialisasi, pelaksanaan di lapangan, dan keterlibatan warga dalam prosesnya.
Mayoritas responden berasal dari kelompok usia muda—62% berusia antara 17–25 tahun—dan lebih dari 65% berpendidikan Sarjana atau Diploma. Mereka bukan kelompok yang bisa diremehkan secara kritis. Segmen ini biasanya aktif di media sosial dan menjadi kelompok yang paling terdampak oleh narasi politik dan kebijakan pemerintah.
Yang mengejutkan, 37,7% dari mereka adalah pelajar atau mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa suara kritis dari generasi muda terhadap pemerintah daerah mulai menyuarakan dirinya secara akademik, bukan sekadar melalui komentar di Twitter atau meme sarkastik.
Meski kritik cukup tajam, bukan berarti survei ini menempatkan kepemimpinan Andi-Hugua dalam posisi gagal. JSI bahkan menekankan bahwa nilai 77,45 adalah angka progresif, yang menunjukkan adanya komitmen pemerintah dan optimisme publik yang masih hidup.
Namun, JSI juga tidak menutup mata. Mereka merekomendasikan enam langkah strategis yang harus segera dieksekusi:
100 hari hanyalah tahap awal. Sebuah landasan untuk membuktikan arah dan keseriusan. Tapi, rakyat Sultra—terutama generasi muda—menjadi saksi kritis atas setiap janji yang belum terwujud atau bahkan belum tersampaikan.
Pemerintahan Andi-Hugua punya modal awal yang cukup. Tapi modal itu harus diolah menjadi kekuatan nyata yang terasa di kampung, pasar, sekolah, dan jaringan layanan publik. Tanpa itu, nilai survei akan tinggal angka. Dan kepercayaan publik bisa runtuh lebih cepat dari siklus lima tahunan demokrasi.
Laporan: Shen Keanu